Di tengah hobi berkendara motor gede (moge) yang kian populer, sebuah tantangan serius terus membayangi: maraknya praktik black market atau pasar gelap. Tantangan ini menjadi perhatian utama Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Aceh. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi legalitas dan citra positif komunitas, HDCI Aceh kini secara tegas mengambil peran sentral dalam memastikan seluruh anggotanya memiliki kendaraan yang legal dan patuh pajak. Ini bukan sekadar kepatuhan administrasi, melainkan upaya fundamental untuk melindungi anggota dari jeratan hukum dan membersihkan stigma negatif yang kerap dilekatkan pada pemilik moge legal di Indonesia.
Moge legal adalah fondasi utama yang harus dimiliki setiap anggota klub. Praktik pembelian melalui jalur tidak resmi seringkali menawarkan harga yang jauh lebih murah, namun konsekuensinya sangat fatal. Kendaraan tanpa dokumen resmi atau dengan masalah pajak (bodong) berisiko tinggi disita oleh pihak berwajib. Lebih dari itu, keberadaan moge black market merusak ekosistem industri otomotif yang sah dan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, HDCI Aceh menetapkan regulasi internal yang ketat, mewajibkan setiap calon anggota dan anggota lama untuk menyerahkan bukti kepemilikan yang sah, seperti BPKB, STNK, dan bukti pembayaran pajak tahunan yang valid.
Kebijakan ini merupakan langkah proaktif HDCI Aceh dalam melawan black market. Klub tidak hanya menunggu penertiban dari pemerintah, tetapi bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Pengecekan legalitas kendaraan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendaftaran keanggotaan. Jika ditemukan ada anggota yang kedapatan memiliki kendaraan tidak sah, klub akan memberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga pencabutan status keanggotaan. Sanksi ini diterapkan untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa komunitas HDCI di Aceh benar-benar menjadi pelopor kepatuhan hukum di jalan raya.
Peran klub dalam menjamin anggota patuh pajak memiliki dimensi ganda. Pertama, dimensi etika sosial. Sebagai pemilik aset mewah, kepatuhan pajak adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan mewah, termasuk moge, berkontribusi signifikan pada kas daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan yang sering digunakan untuk touring. Kedua, dimensi perlindungan anggota. Kendaraan yang patuh pajak akan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Anggota tidak perlu khawatir menghadapi razia atau pemeriksaan mendadak karena semua dokumennya lengkap dan sah. HDCI Aceh bahkan berencana mengadakan sesi edukasi rutin yang menggandeng pihak Samsat atau kepolisian untuk memastikan pemahaman anggota mengenai regulasi terbaru terkait pajak kendaraan bermotor.